Lembar Hasil Peer Review Artikel Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation.

Penelitian ini ingin mengkaji kesesuaian Qanun Aceh dengan Hukum Nasional terkait dengan Hierakisitas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara teori memungkin bahwa Pemerintah Aceh dapat membangun hierarkisitasnya sendiri yang tidak sama dengan Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan kewenangan Qanun Aceh yang tidak sama dengan Peraturan Daerah secara prinsip namun hierarkisitas yang dibangun tetapi mengacu norma dasar konstitusi Indonesia. Ada dua fokus yang menjadi fokus dipenelitian ini. Pertama, bagaimanakah karakter Qanun Aceh sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Aceh pasca otonomi dan Aceh pasca damai? Kedua, bagaimanakah masa depan hukum di Aceh dalam kajian orientasi pengembangan hukum?. Hasil dari penelitian pertama, karakter Qanun Aceh sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Aceh pasca otonomi dan Aceh pasca damai diharapkan dapat membangun Aceh lebih baik lagi karena hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjadi harapan baru bagi masyarakat Aceh itu sendiri khususnya di bidang syariah Islam. Kedua, masa depan hukum di Aceh dalam kajian orientasi pengembangan hukum, sangat berkembang mulai dari membuat norma baru dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, karena pengaturan hukum jinayah di Aceh secara mutlak dan secara teks hukum diberikan peluang untuk membuat sanksi baru yang tidak harus mengacu kepada KUHP atau KUHAP