Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air) merupakan salah satu usaha kodifikasian reusam yang biasanya mengatur tingkah laku masyarakat tentang kebiasaan-kebiasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk tidak tertulis. Namun patut dicurigai adalah apakah qanun gampong tersebut telah melalui proses legislasi yang berlaku. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan dan Bagaimana kesesuaian proses pembentukan Qanun tersebut ditinjau dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017. Metodelogi dalam peneltian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan Qanun Gampong Durian Kawan Kabupaten Aceh Selatan Nomor: 05 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Adat Pemeliharaan Hutan Dan Air) melalui 4 tahapan yaitu pertama, fase pra rancangan dengan mengumpulkan aspirasi masyarakat, kedua, fase perancangan melalui musyawarah dengan berbagai lapisan masyarakat, ketiga, fase penetapan yaitu mengesahkan qanun berdasarkan hasil keputusan musyawarah dan keempat, fase pengundangan yaitu penandatanganan oleh keuchik. Ditinjau dengan pedoman pembentukan produk hukum gampong yang ada di Aceh Selatan secara prinsip telah sesuai karena menggunakan prinsip musyawarah, namun dari sistematis dan tekhnis masih banyak yang belum sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 77 Tahun 2017.