Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan harga garam petani. Penetapan harga garam yang dilakukan oleh pemerintah tidak dilarang di dalam Islam dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak pemerintah tidak menzalimi penjual dan pembeli. Hal ini menjadi permasalahan dalam penelitian yaitu apa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memproteksi harga garam petani, respon pasar terhadap harga garam yang diproteksi oleh pemerintah, dan tinjauan dari segi tas’īr al-jabarī terhadap kebijakan pemerintah dalam memproteksi harga garam petani dalam program PUGAR. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun teknik pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan sedangkan data sekunder melalui penelitian perpustakaan. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah melalui program PUGAR melakukan penanggulangan terhadap dampak krisis garam yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani garam serta peningkatan produksi dan kualitas produk garam. Dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan melalui program PUGAR, ternyata garam yang dihasilkan belum memenuhi kualitas garam nasional karena pengaruh dari perubahan iklim sehingga garam tidak dapat diproduksi dengan baik. Akibat dari impor garam menjadikan harga garam petani tidak stabil di pasar karena masyarakat lebih memilih garam impor yang kualitasnya lebih bagus dan lebih murah dibandingkan dengan garam petani. Intervensi yang dilakukan pemerintah dalam memproteksi harga garam ditinjau dari perspektif tas’īr al-jabarī sesuai dengan hukum Islam karena apa yang dilakukan pemerintah tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.