Analisis Perbandingan Perluasan Wilayah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Siyasah Idariyah

Perluasan wilayah/kota di Indonesia membuat upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dalam pertimbangan strategis nasional menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jika ditinjau isi regulasi tersebut maka maka di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 48 ayat (1) huruf a dan pasal (2) yang menjelaskan tentang perluasan wilayah/kota yang dilakukan melalui perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang dan dalam Islam perluasan wilayah kota dilakukan baik secara ekspansi /ekspedisi wilayah maupun dengan penyebaran Islam di semenanjung Jazirah Arab. Persoalan yang hendak dikaji adalah Bagaimana perbandingan antara konsep perluasan wilayah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Siyasah Idariyah dan Bagaimana relevansi konsep perluasan wilayah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Siyasah Idariyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dalam pemecahan masalah tersebut. Hasil kesimpulan pada analisis perbandingan perluasan wilayah/kota ditemukan persamaan dan perbedaan yang terletak pada tujuan dan kewenangannya, perluasan wilayah/kota karena didasarkan pada kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan dan Relevansi terhadap kedua teori ini yang cocok digunakan pada masa sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikarenakan dimasa sekarang tidak perlu melakukan perluasan wilayah menggunakan cara ekpedisi/ekspansi wilayah dan dalam Siyasah Idariyah hal yang cocok digunakan pada masa sekarang yaitu mengikuti metode pelayanan yang pernah dilakukan pada masa sejarah Islam yaitu mencontohkan lembaga Diwan dalam manajemen pemerintahan.