Sistem Politik Sukuisme Dalam Suksesi Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Simeulue Ditinjau Dari Fiqh Siyasah

Praktik politik sukuisme dalam pemilihan kepala desa sebagai proses memenangkan salah satu calon kepala desa. Hal ini tentunya menghilangakan prinsip Demokratisasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan menjadi landasan bagi setiap individu untuk mengaktualisasikan dirinya, termasuk dalam persoalan politik. Kebebasan individu yang dijamin oleh konstitusi di Indonesia mestinya diimplementasikan sesuai prinsip demokrasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem politik sukuisme dalam konsep Fiqh Siyasah dan bagaimana praktek politik sukuisme dalam pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Simeulue. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penilitian ini tergolong penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen dan data sekunder dengan mengadakan studi kepustakaan (library research) berupa peraturan, dokumen, serta buku dan karya ilmiah lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan praktik politik sukuisme di Desa Tamon Jaya benar terjadi sehingga menjadikan masyarakat berkelompok. Tinjauan Fiqh Siyasah mengenai politik sukuisme bahwasanya praktik tersebut bertentangan dengan prinsip politik islam karena dapat menimbulkan perseteruan di antara kelompok masyarakat, sementara itu dalam ajaran islam mengedepankan kemaslahatan umat agar terhindar dari munculnya perpecahan dan sikap saling membenci antar umat akibat dari perbedaan.