Ketentuan mengenai Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Pidie Jaya telah diatur dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Setiap orang atau badan hukum yang akan membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung harus memiliki IMB, namun pada kenyataannya ketentuan tersebut masih belum berjalan dengan maksimal dengan bukti masih adanya bangunan di kecamatan Meurah Dua kabupaten Pidie Jaya yang belum memiliki IMB. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan terhadap pelanggaran peraturan Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya dan bagaimana kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerapan peraturan Izin Mendirikan Bangunan di kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan memperoleh data dari hasil wawancara, dokumentasi dan literatur lainnya yang menyangkut dengan objek penelitian. Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan maka dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam penegakan terhadap peraturan Izin Mendirikan Bangunan yaitu untuk bangunan yang menyalahi aturan maka pemerintah memberikan surat peringatan kepada pemilik bangunan untuk mengurus izin terhadap pembangunannya, dan pemerintah juga melakukan sosialisasi pada setiap kecamatan tentang regulasi peraturan tersebut. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah yaitu belum adanya tim khusus untuk melakukan penertiban terhadap peraturan tersebut sehingga masih banyak bangunan yang belum memiliki IMB dan kendala lainnya yaitu masyarakat mengurus IMB ketika bangunannya sudah berdiri sehingga tidak sesuai dengan persyaratan. Dapatkan disimpulkan bahwa peraturan tersebut belum berjalan dengan optimal, hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengawasan dari pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB.