Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pasca Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah No. 11 Tahun 2018 Di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)

Pemberlakuan Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah menunjukkan bahwa LKS dalam hal pengembangan UMKM di Kota Banda Aceh semakin efektif. Hal ini dibuktikan dengan peran LKS yang tidak hanya fokus pada stimulan modal melalui pemberian pembiayaan produktif pada pelaku usaha seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Modal Kerja, Modal Usaha dan Investasi Usaha pada pelaku usaha, namun juga fokus terhadap pengembangan UMKM untuk terus meningkatkan kualitas diri dan produk usaha yang dijalankannya. Kenaikan modal usaha yang diberikan LKS yaitu sebesar 97%, sehingga penguatan stimulan modal yang dilakukan pelaku UMKM di Kota Banda Aceh dalam mengembangkan usahanya meningkat menjadi 46% untuk pembiayaan produktif di Aceh. Hal ini dapat dilihat dari sebelum pemberlakuan Qanun LKS No.11 Tahun 2018 pembiayaan modal usaha melalui perbankan syariah hanya sebesar 23,62%. Selanjutnya, pasca pemberlakuan Qanun LKS No.11 Tahun 2018 per November 2021 hingga April 2022 pembiayaan UMKM meningkat menjadi 46% untuk pembiayaan produktif di Aceh. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penelitian dilakukan di Banda Aceh, sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dan hasil observasi. Peran LKS dan Pemerintah Aceh dalam meningkatkan Pengembangan sumber daya manusia UMKM melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, seminar dan ikut serta menggali ilmu bisnis. Pengembangan pemasaran UMKM dapat dipasarkan melalui Instagram, shopee, lazada, website, toko pedia, watshapp dan lain sebagainya. Pengembangan UMKM Pasca pemberlakuan Qanun tidak hanya membuat fokus Lembaga Keuangan Syariah dalam penguatan modal, namun juga terus memberikan fasilitas tempat untuk pendampingan dan pelatihan dalam mengembangkan usaha seperti dari kualitas produk, pemasaran produk, pembuatan laporan keuangan usaha dan lain sebagainya. Selanjutnya pemerintah Aceh juga memberikan fasilitas dalam pengembangan UMKM yaitu dengan stimulus ongkir, membuat website khusus untuk mengenalkan produk lokal pelaku UMKM Aceh pada khalayak Nasional hingga Internasional dan membuat Komunitas pelaku Usaha Kreatif yang berguna untuk menampung keluh kesah pelaku UMKM dalam menghadapi masalah terkait pengembangan usaha yang dijalankan.