Perwalian Anak Hasil Nikah Siri(Analisis di Mahkamah Rendah Syariah Barat Daya, Pulau Pinang)

Penelitian ini mengkaji mengenai Pertimbangan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Barat Daya, Pulau Pinang mengenai perwalian anak hasil nikah siri. Kasus nikah siri sering kedengaran dalam masyarakat di Malaysia masih belum mengetahui dan masih samar-samar tentang pelbagai dampak buruk akibat nikah siri atau lebih dikenali sebagai nikah tanpa melakukan pencatatan termasuklah perwalian nikah ke atas anak hasil nikah siri tersebut. Nikah tanpa pencatatan adalah sah menurut hukum Islam namun tidak pula menurut undang-undang karena tiada bukti otentik yang mengukuhkan pernikahan satu pasangan. Selain itu, nikah siri adalah nikah yang sah menurut Islam namun sering menjadi tidak sah akibat dinikahkan oleh jurunikah yang tidak dilantik oleh Pejabat Agama atau Mahkamah Syariah di Malaysia. Setelah pernikahan tersebut tidak sah, namun pasangan dikurniakan anak dan kedudukan anak tersebut tidak sah taraf. Oleh karena itu, tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim dalam kasus perwalian anak hasil nikah siri ditinjau dari Fiqh Munakahat dan dari Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang (2004). Peneliti menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif serta Analisis Penelitian Perpustakaan dilakukan dengan Metode Deskriptif Analisis yaitu menganalisis Data Primer yaitu putusan hakim yang diperoleh dari Mahkamah atas perkara perwalian nikah ke atas anak hasil nikah siri.