Rumah ibadah merupakan sarana yang digunakan oleh umat beragama dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, negara tentu menjamin hak warga negara untuk mendirikan rumah ibadah meskipun pendiriannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/ Nomor 8 Tahun 2006 dan Qanun Aceh nomor 4 Tahun 2016 tentang pedoman pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah. Pada tahun 2015 hingga 2019 terjadi penolakan terhadap pendirian masjid Muhammadiyah At-Taqwa hingga kemudian terjadi berbagai polemik di tengah masyarakat. Berdasarkan uraian di atas maka Pertanyaan yang hendak ditanya pada skripsi adalah bagaimana bentuk penolakan masyarakat terhadap pembangunan masjid Muhammadiyah At-Taqwa, di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, kemudian Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pemerintah terhadap penolakan pendirian rumah ibadah di Desa Sangso Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen dan Bagaimana analisis tanggung jawab negara dalam menjamin hak warga negara pada kasus pendirian masjid Muhammadiyah At-Taqwa Desa Sangso kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan Studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa kronologis penolakan pembangunan masjid Muhammadiyah At-Taqwa sudah terjadi dari tahun 2015 dengan berbagai bentuk penolakan salah satunya adalah terjadinya pembakaran balai dan pertapakan masjid. Bentuk tanggung jawab hukum pemerintah adalah mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2016 dan pada dasarnya pemerintah belum maksimal untuk bertanggung jawab terhadap pendirian rumah ibadah meskipun telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga pada kaidah-kaidah fiqh yang ada, karena hingga saat ini kasus tersebut belum bisa diselesaikan dengan baik.