Tindak pidana perdagangan satwa liar dapat ditindak tegas sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa. Pihak konservasi melindungi satwa liar untuk melanjuti dan menindak pelaku kejahatan terhadap satwa liar tersebut. Penelitian ini berfokus pada praktik tindak pidana dan perlindungan terhadap perdagangan satwa liar jenis harimau yang dilindungi di Kabupaten Aceh Tengah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian secara yuridis empiris dengan menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu observasi dan interview. Hasil penelitian menunjukan praktik perdagangan satwa liar jenis harimau dilakukan dengan pemasangan jerat dari besi baja, lalu dikuliti dan diawetkan serta dibawa kerumah pemasok. Kemudian dilakukan transaksi jual beli kepada pengepul dan dibayar secara kontan. Hasil perdagangan harimau tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan penghasilan tambahan. Dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya pelanggaran ketentuan ini diancam dengan pidana dalam Pasal 40 ayat (2) “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).