Peran Perempuan dalam Sistem Adat Aceh

Rentang masa penelitian dilakukan dari tahun 2007 sampai dengan 2020, penambahan pada 2020 lebih melihat perubahan yang signifikan setelah tiga belas tahun, bentuk-bentuk perubahan yang mungkin terjadi. Akan tetapi secara umum dapat digambarkan bahwa keberadaan dan partisipasi perempuan dalam adat belum terjadi perkembangan yang fantastis, meskipun harus dilakui ada beberapa capaian yang sangat signifikan, tidak terjadi di tahun 2007, sebagai contoh munculnya kepala desa perempuan di beberapa wilayah di Aceh. Realitas ini tidak ditemukan oleh peneliti pada perjalanan penelitian di tahun 2007, bahkan belum ada pembicaraan yang mengarah pada pemimpin perempuan di tingkat desa. Sekarang ini kemunculan kepala desa perempuan semakin membuka pintu bagi mudahnya akses perempuan terlibat dalam kepemimpinan tingkat gampong. Harapannya ke depan posisi strategis dapat ditempati oleh perempuan dalam beberapa bidang di struktur kepemimpinan desa, sehingga akan timbul variasi dalam kepemimpinan, dan yang lebih penting lagi agar kehadiran perempuan dapat menyuarakan aspirasi bagi hak-hak perempuan yang mungkin aksesnya tidak ada di tingkat desa.
Penelitian dan diharapkan menjadi sumbangan berharga bagi
pembangunan hak-hak perempuan di Aceh yang sedang berlangsung, terutama bagi terwujudnya reformasi dan tata kelola gampong. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu upaya memperkuat lembagalembaga adat agar mereka bisa melindungi hak-hak perempuan dan membantu menghilangkan segala bentuk diskriminasi yang berdasarkan pada gender. Para pemangku kepentingan dapat melihat secara objektif dari hasil penelitian ini, bahwa ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kenyataan bahwa ada banyak perempuan di desa menuntut adanya keterwakilan mereka dalam parlemen, mengharapkan bahwa perempuan dapat diikutsertakan dalam semua kegiatan di tingkat desa. Terlebih lagi untuk saat ini ada banyak anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke desa, dengan tujuan agar pembangunan dapat dimulai dari desa, dan desa memiliki kewenangan untuk membangun wilayahnya, Pembangunan yang akan dilaksanakan di setiap desa, tentu membutuhkan eksistensi semua masyarakat, yang diwakilkan kepada aparatur gampong, dan untuk membentuk struktur aparatur gampong berbasis keadilan dan kesetaraan gender, maka perempuan harus dilibatkan sebagai bagian penting unsur pemimpin desa.