Skripsi ini berjudul Penegakan Qanun Jinayat Pada Lokasi Pemandian Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan (Studi Kasus Wahana Impian Kuta Malaka). Yang menjadi latar belakang skripsi ini ialah adanya Qanun yang belum berlaku sebagaimana semestinya di Kabupaten Aceh Besar dalam rangka pelaksanaan Syari’at Islamnya. Adapun salah satu diantaranya yaitu Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini merumuskan masalah yaitu Mengapa Wahana Impian Malaka 69 (WIM 69) tidak mengikuti norma hukum yang terdapat dalam Qanun Nomor 8 tahun 2013 tentang Kepariwisataan dan Bagaimana Tindakan Penegak Hukum terhadap Praktik Pemandian Umum di Wahana Impian Malaka 69 (WIM 69) yang belum sesuai dengan Norma Hukum didalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan. Penelitian ini merupakan metode penelitian Yuridis Empiris yaitu penulis menemukan kebenaran berdasarkan penelitian di lapangan dan kepustakaan yang mengacu pada ketentuan hukum dengan cara memperoleh data melalui wawancara dengan informan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan fakta bahwa pengelola WIM 69 tidak mengetahui substansi dari Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan secara menyeluruh, hanya secara umum saja yaitu seperti Perizinan dan lain-lain. Lalu Tindakan Penegak Hukum terhadap Praktik Pemandian Umum di WIM 69 belum sesuai dengan Norma Hukum dalam Qanun Kepariwisataan, karena tidak ada perhatian khusus oleh Penegak Hukum terhadap Objek Wisata Buatan WIM 69, serta belum terealisasikan sosialisasi tentang Qanun ini kepada masyarakat dan pengelola wisata, dan tidak ada sanksi tegas kepada wisatawan dan pengelola wisata yang melanggar Pasal 83 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan.