Jalan sebagai fasilitas publik yang diperuntukkan sebagai prasarana transportasi darat yang dapat digunakan oleh siapapun sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun dalam realitas masyarakat, ternyata banyak penggunaan badan jalan tidak sesuai dengan ketentuan yuridis. Hal ini menjadi permasalahan hukum yang harus dikaji secara akademis dengan permasalahan bagaimana ketentuan penggunaan jalan dan klasifikasinya untuk kepentingan walimah di wilayah Kecamatan Ulee Kareng, upaya pengawasan terhadap penggunaan jalan untuk kepentingan walimah, dan perspektif milk al-daulah terhadap penggunaan badan jalan yang dilakukan masyarakat untuk walimah? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis melalui data yang diperoleh dari lapangan (field research). Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara (interview) dan observasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa sebagian masyarakat menggunakan jalan di wilayah kecamatan Ulee Kareng untuk kepentingan di luar ketentuan yuridis, seperti untuk penyelenggaraan acara walimah. Untuk kepentingan acara tersebut, Sebagian masyarakat mendirikan tenda di atas badan jalan. Penggunaan badan jalan untuk walimah ini umumnya telah diberitahukan kepada perangkat gampong dan telah memperoleh izin secara non formal, sehingga dalam pelaksanaannya pihak gampong turut mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut supaya tidak menimbulkan kerawanan bagi pengguna jalan lainnya, sehingga dilakukan pengalihan melaui jalan lainnya. Berdasarkan konsep milk al-daulah tindakan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena secara konseptual milk al-daulah ini penggunaan jalan harus sesuai ketentuan yuridis yang ditetapkan oleh pemerintah (ulil amri).