Dalam proses pembinaan, tentunya pemerintah harus memperhatikan pemerdekaan Hak-hak narapidana sebagai halnya diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease 2019 (COVID-19) pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan). Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan ternyata Rutan Kelas IIB Banda Aceh belum melaksanakan layanan tersebut sesuai dengan Surat Edaran. Dalam skiripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah mekanisme layanan kunjungan online bagi narapidana di Rutan Kelas IIB Banda Aceh Studi Surat Edaran Direktur Jenderal PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease 2019 (COVID-19) pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan, dan apakah telah-terpenuhinya Hak Psikis bagi narapidana dan layanan kunjungan online di Rutan Kelas IIB Banda Aceh pada masa COVID-19. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa belum adanya mekanisme yang jelas di Rutan Kelas IIB Banda Aceh terkait layanan kunjungan online bagi narapidana di Rutan Kelas IIB Banda Aceh sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Langkah Progresif dalam Penanggulangan Penyebaran Virus Corona Disease 2019 (COVID-19) pada Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan. Selanjutnya secara umum hak psikis bagi narapidana dari layanan kunjungan online tersebut telah terpenuhi, akan tetapi, karena sarana prasarannya tidak memaidai maka narapidana atau warga binaan enggan menggunakan layanan kunjungan online tersebut.