Keberadaan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Banda Aceh membuat Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor. 42 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Makanan dan Minuman dalam Rangka Pencegahan Covid-19 dikota Banda Aceh, intruksi tersebut dengan melihat kembali dari tujuan dibentuknya Satuan Tugas penanganan Covid-19 Indonesia yang dilaksanakan dari Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Jika ditinjau isi regulasi tersebut maka di dalam Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2020 terdapat beberapa aturan terkait tentang penanggulangan Covid-19 di kota Banda Aceh. Persoalan yang hendak dikaji adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2021 Terhadap Covid-19 Yang Ada Dikota Banda Aceh Dan Bagaimana Konsep Siyasah Idariyah Terhadap Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2021.
Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari wawancara oleh Satgas Penanganan Covid-19 dan juga masyarakat, ditemukan bahwasanya Peraturan Walikota Banda Aceh sudah sesuai namun tidak berjalan dengan baik dikarenakan banyak terdapat kendala yang terjadi di lapangan. Maka dari itu pemerintah kota Banda Aceh wajib lebih dulu menghilangkan kemafsadat dibanding mendahulukan kemaslahatan dengan demikian kebijakan yang dilakukan bisa sesuai dengan Siyasah Idariyah secara utuh.