Keberagaman budaya, agama, dan lingkungan hidup masyarakat Indonesia menjadikan Bangsa Indonesia bangsa yang paling majemuk di dunia. Oleh karena itu serangkaian konflik dan kekerasan dalam masyarakat masih sering terjadi di Indonesia, baik itu kasus-kasus intoleran antar umat beragama maupun kasus yang disebabkan karena perbedaan pandangan agama. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana yang disebabkan oleh perbedaan pandangan yang diatur dalam perundang-undangan positif Indonesia dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap peraturan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang menjadi rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu sumber data primer seperti peraturan perundang-undangan, Al-Qur’an, dan KUHP. dan sumber data sekunder seperti buku, artikel hukum, jurnal ilmiah serta pendapat para sarjana hukum mengenai permasalahan yang terkait. Pengaturan terhadap Tindak Pidana Yang Disebabkan Oleh Perbedaan Pandangan Agama dalam perundang-undangan Positif Indonesia diatur dalam Pasal 156a KUHP dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam bentuk tindak pidana penodaan agama dapat diqiyaskan dengan Jarimah Riddah. Apabila perbuatan tersebut tergolong kedalam Riddah Mujaraddah (Murni) akan dikenakan ta’zir (penjara) sanksi pidana lima tahun penjara yang tertera pada UUPNPS dan Pasal 156a KUHP. Apabila perbuatan tersebut tergolong kedalam Riddah Mughalladzhah (kelas berat) maka bersanksi hukuman mati sesuai dengan hukuman riddah dalam fiqh jinayah. Hukum Islam mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan, dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai tersebut maka tidak dapat dinamakan Hukum Islam.