Ketidakpastian yang terjadi dalam perekonomian dapat mempengaruhi untuk terjadinya risiko-risiko tertentu bagi para pelaku ekonomi. Salah satunya adalah ketidakpastian terhadap pergerakan harga atau mata uang dalam perekonomian. Untuk itu para pelaku ekonomi memerlukan suatu kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi dan mengurangi risiko yang akan dihadapi dengan instrumen lindung nilai (hedging) yang digunakan dalam manajemen risiko untuk membantu para pelaku ekonomi meminimalisir dan menghindari risiko yang akan dihadapi dari perubahan yang terjadi terhadap harga atau mata uang. Namun, perlindungan nilai (hedging) merupakan salah suatu instrumen konvensional dengan menggunakan transaksi derivatif yang merupakan sebuah transaksi yang diperdebatkan oleh para ulama kontemporer terhadap penggunaannya dalam syariah dikarenakan penggunaan transaksi derivatif sebagai perlindungan nilai (hedging) dalam waktu yang sama dimanfaatkan untuk tujuan spekulasi sehingga membawa kepada munculnya unsur-unsur yang dilarang dalam prinsip syariah. Oleh karena itu, isu perlindungan nilai (hedging) yang digunakan dalam transaksi derivatif perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana tujuan lindung nilai (hedging) yang digunakan untuk mengurus risiko dapat dicapai dan bersesuain dengan prinsip syariah sesuai dengan kebutuhan dan maslahah yang didapatkan dari perlindungan nilai untuk para pelaku ekonomi. Untuk memperoleh jawaban dari penelitian ini penulis menggunakanpenelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme lindung nilai yang digunakan melalui transaksi derivatif dilakukan dengan adanya penangguhan penyerahan barang dan pembayaran sehingga ada diantara para pelaku ekonomi mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan semata-mata sehingga menimbulkan isu-isu syariah seperti gharar, maisir, riba, dan spekulasi. Dari itu dilihat perlunya penerapan muamalah yang juga dapat digunakan untuk tujuan lindung nilai seperti akad salam, istishna’, al-urbun, khiyar syarat dan prinsip wa’ad. Selain itu, adanya peranan dari Fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang lindung nilai syariah yaitu Fatwa DSN-MUI No. 96 Tahun 2015.