Dana haji ialah dana setoran setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efesiensi penyelenggaraan haji, dana abadai umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat. Pada awalnya penyetoran biaya haji ini dilakukan di Kementrian Agama dan akan masuk pada rekening Kementrian Agama, namun dana setoran awal tersebut secara syar’i tetap milik calon jemaah haji. Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau lebih dikenal dengan BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan terhadap keuangan haji. Dana setoran awal inilah yang akan digunakan untuk investasi, investasi dana haji yang dipraktikan harus sesuai dengan prinsip syari’ah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Adapun dalam pengelolaan dana haji ini diatur langsung oleh pemerintah melalui UU No.34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Selain diatur oleh UU pengelolaan keuangan haji ini juga harus dilihat dari perspektif Maslahah Mursalah, sejauh mana pengelolaan keuangan haji ini memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat terutama terhadap calon jemaah haji yang telah menyetor.