Secara khusus penanganan pengemis dan gelandangan telah diatur dalam Perwal Nomor 7 Tahun 2018, peraturan tersebut menjadi acuan dasar terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh Dinsos dalam menanggulangi Pengemis dan gelandangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan kebijakan Dinsos dalam menanggulangi pengemis dan gelandangan, Bagaimana kebijakan Dinsos Dalam Menanggulangi pengemis dan gelandangan Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Sejauhmanakah tingkat keberhasilan Dinsos dalam menanggulangi pengemis dan gelandangan. Jenis penelitian ini tergolong kepada jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian studi kasus (case study). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah (field research), yaitu mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi dan menguraikan data yang diperoleh melalui kajian pustaka (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan kebijakan Dinsos dalam menanggulangi pengemis dan gelandangan berdasarkan Perwal Nomor 7 Tahun 2018 kurang maksimal dengan SOP yang sudah ditetapkan dalam Perwal dan tingkat keberhasilan Dinsos dalam menanggulangi pengemis dan gelandangan ada peningkatan cuma belum sesempurna yang diharapkan dikarenakan banyak sekali kendala maupun hambatan yang rasakan oleh Dinsos, salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada para pengemis dan gelandangan sehingga terhambatnya peran Dinsos untuk mencapai tingkat keberhasilan. Ditinjau dari Hukum Islam, Dinsos mempunyai tugas dan kewajiban untuk menegakkan yang hak dan bathil serta istiqamah dalam melaksanakan segala perintah Allah dan menjadikan Banda Aceh bersih dari masalah sosial terutama masalah pengemis dan gelandangan. Di sisi lain, adakala gepeng tidak bisa dipersalahkan secara merata. Hal ini disebabkan pemerintah belum melakukan suatu terobosan yang maksimal dan hukuman yang pantas terkait pencegahan dan penanggulangan pengemis dan gelandangan tersebut.