Sesungguhnya usaha perlindungan terhadap anak sudah sejak lama ada baik dari pengaturan dalam bentuk Qanun maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan Qanun yang telah ada. kelestarian hutan. Sesuai dengan diatas, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual pada Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa’adah Aceh, kedua, Apakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Rehabilitasi Sosial Anak Darussa’adah Aceh Sudah Sesuai dengan Qanun Aceh No 11 Tahun 2008. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Bentuk-bentuk pelayanan dan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual di lembaga rehabilitasi sosial anak Daruss’adah Aceh, antara lain: Engagement and Intake (Pelamaran), Contract, Assessment (Pengungkapan dan pemahaman masalah), Planning (Perencanaan pelayanan), Intervention (Penanganan kasus), Evaluation, Monitoring, dan yang terakhir adalah Termination (Penyelesaian kontrak)Dalam hal pelaksanaan perlindungan tersebut pihak tim dari Lembaga Darussa’adah Aceh melakukan berbagai hal untuk korban agar bisa pulih kembali dan bisa menjalani kehidupan dengan baik kembali di dalam masyarakat.