Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Maisir Antara Qanun dan KUHP (Studi Komparatif Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan)

Maisir atau perjudian adalah suatu perbuatan yang sifatnya untung-untungan dengan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta berharga lainnya demi mendapatkan uang atau harta dengan jumlah yang lebih besar. Hukuman bagi pelaku maisir telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dan secara khusus di Aceh juga telah diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Ada beberapa hal yang perlu dilihat untuk mengetahui efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku maisir yaitu jumlah kasus, jumlah hukuman, serta residivis. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana perbedaan konsep penerapan hukuman terhadap pelaku maisir antara Qanun dan KUHP? dan bagaimana perbandingan efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku maisir antara Qanun dan KUHP berdasarkan putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan dan metode analisis data deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan konsep dalam Qanun dan KUHP yaitu dalam Qanun terdapat penjelasan mengenai batasan nilai taruhannya sedangkan dalam KUHP hanya menjelaskan batas maksimal hukuman, dalam Qanun terdapat pasal tentang pihak yang mengikutsertakan anak-anak dan pihak yang melakukan percobaan main judi, sedangkan dalam KUHP terdapat pasal tentang hukuman bagi para pihak yang mengulangi perbuatannya, dalam Qanun selain hukuman penjara dan denda juga terdapat hukuman cambuk, dan dalam KUHP perjudian dapat di legalkan apabila diberi izin oleh penguasa. Hukuman dalam Qanun lebih efektif berlaku dari pada KUHP, indikatornya adalah jumlah kasus di Pengadilan Negeri Medan lebih banyak dari pada di Mahkamah Syar’iyah, Hukuman cambuk yang dilaksanakan di depan umum memberikan efek jera yaitu rasa malu sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya (residivis) dan dapat mencegah masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama.