Mekanisme Pencairan Dana Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Ke Baitul Mal Kota Banda Aceh

Penulis melakukan kerja praktik pada Baitul Mal Kota Banda Aceh (BMK) yang terletak di Jalan Malem Dagang No. 40 Gp. Keudah Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh. Pemungutan zakat pada intinya untuk mensejahteraan dalam bidang sosial ekonomi serta untuk membangun perekonomian sektor ekonomi lemah. Tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pencairan Dana Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Ke Baitul Mal Kota Banda Aceh. Mekanisme Pencairan Dana Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Ke Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan cara dilakukan oleh Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh dengan mengajukan Surat perintah Membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Banda Aceh sesuai jumlah anggaran dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dengan persyaratan dilampirkan rencana pembagian kepada asnaf-asnaf dan Surat Pernyataan dari Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian sebelum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) memindahkan dana dari rekening penerimaan zakat ke rekening pengeluaran Kas Daerah sebesar yang tercantum pada SPM (Surat Perintah Membayar) yang diajukan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh. Setelah ada pengesahan Anggaran APBK barulah dana zakat tersebut dapat dicairkan. Setiap proses dan prosedur yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 13 Tahun 2006