Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh yang menjadi pusat pemerintahan, pusat pariwisata religi, pusat pendidikan dan perdagangan menyebabkan tingkat keramaian lalu lintas di wilayah Serambi Mekah ini cukup tinggi sehingga mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum sebagai alat transportasinya. Angkutan umum resmi pada umumnya menggunakan plat kuning sebagai tanda nomor kendaraan dan dilarang menggunakan plat hitam untuk dipergunakan sebagai angkutan umum. Seiring dengan perkembangan angkutan umum resmi banyak mengalami permasalahan transportasi khususnya persaingan dengan armada kendaraan mobil pribadi dengan mobil plat nomor hitam. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk melihat melihat pada aspek pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam perspektif al-hisbah terhadap angkutan umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-yuridis dan bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data primer diperoleh di lapangan sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan penertipan telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dibeberapa lokasi yang sudah ditentukan. Penegakan hukum pada dinas perhubungan terhadap angkutan umum ilegal telah dilakukannya pengawasan langsung dari pihak Dinas Perhubungan bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, tindakan yang dilakukan oleh pihak dinas perhubungan juga telah disesuaikan dengan UU atau aturan yang ditetapkan, wewenang tersebut diberikan kepada kepolisian dalam bentuk kerjasama yang dilakukan bersama dinas perhubungan. Tugas Dinas Perhubungan sebagai dalam sistem Al-Hisbah yang bertugas sebagai pengawas, pembina dan penyerah berkas perkara kepada penyidik juga terlihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan, meski pada saat ini tinjauan yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa terminal L300 Batoh bebas dari pada angkutan umum ilegal.