Salah satu tema yang sering didiskusikan dalam konteks pemerintahan dan hukum tata negara adalah eksistensi Dar Al-Islam. Para ahli yuris hukum Islam cenderung tidak padu dalam melihat dan menganalisis keberlakuan eksistensi Dar Al-Islam di tengah dunia modern seperti dewasa ini. Secara khusus, penelitian ini meneliti pandangan Yusuf Al-Qaradawi mengenai Dar Al-Islam. Masalah yang diteliti ialah bagaimana pendapat Yusuf Al-Qaradawi mengenai konsep Dar Al-Islam, dan bagaimana relevansinya di masa modern? Penelitian ini diteliti dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian dianalisis dengan analisis-normatif/ Doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut Yusuf Al-Qaradawi konsep Dar Al-Islam atau daulah Islam bukanlah daulah diniyah atau teokrasi, bukan juga negara sekuler yang memisahkan agama dengan negara, dar Al-Islam adalah negara madani (daulah madaniyyah) atau negara sipil. Asas-asas penerapan hukum Islam ada tiga, kesatuan wilayah Islam, kesatuan rujukan syariat, dan kesatuan kepemimpinan. Dasar pendirian dar Islam mengacu pada ketentuan QS. Al-Nisa’ ayat 58-59 dan hadis riwayat Muslim tentang kewajiban ber-baiat, dasar historis, dan dasar tabiat ajaran Islam. Relevansi Dar Al-Islam dimasa modern menurut pendapat Yusuf Al-Qaradawi dapat dilihat dengan dua aspek. Pertama bahwa konsep dar Islam yang dikemukakan Yusuf Al-Qaradawi mengimbangi konsep negara ideologi yang ada pada saat ini. Kedua, prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan Dar Al-Islam sama seperti negara bangsa (nation state), yaitu dengan adanya sistem demokrasi, musyawarah (syura), sistem pemerintahan memperhatikan hak-hak sipil dan lain sebagianya.