Pedagang Kaki Lima melaksanakan kegiatan berjualan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman sudah di atur dalam Peraturan Pemeritah Kota yang tercantum pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007. Pasal (5) menyebutkan khusus untuk Kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan Taman Kota Sekitar Masjid Raya Baiturrahaman tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan berjualan, namun dalam praktiknya pedagang kaki lima tetap melakukan kegiatan berjualan. Penelitian ini meneliti tentang, mengapa pedagang kaki lima berjualan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman menggunakan badan Jalan sebagai tempat berdagang, bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, apakah faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima. Untuk tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode yuridis empiris, teknik pengumpulan data diperoleh secara langsung dengan wawancara dan dokumentasi dengan pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Pedagang kaki lima menggunakan badan jalan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman karena barang yang diperdagangkan mudah laku dan pengunjungnya selalu ramai yang berdatangan dari berbagai daerah dengan berbagai tujuan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh sudah melakukan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Secara struktur penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima dilaksanakan oleh Aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banda Aceh yang berwenang dengan langkah-angkah yaitu melakukan sosialisasi, pembinaan, dan tindak pidana ringan. Sanksi bagi pedagang kaki lima yang melanggar adanya ketentuan pidana dan sanksi administrasi. Faktor pendukung terhadap penegakan hukum berupa tersedianya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 dan kesiapan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Faktor penghambat yaitu faktor budaya masyarakat yang masih rendah. sehingga kurangnya pengetahuan para Pedagang Kaki Lima mengenai aturan yang dibuat oleh pemerintah.