Kebutuhan produksi pangan tidak terlepas dari upaya konsumen yang ingin makanan menjadi tahan lama sehingga memicu para produsen makanan berlomba-lomba untuk membuat makanan tersebut sesuai keinginan konsumen dengan cara tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi cara tersebut akan menimbulkan berbagai penyakit, hingga kematian. BPOM memiliki dasar penegakan hukum terhadap tindak pidana produksi pangan menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana produksi pangan yang dilakukan oleh BPOM Banda Aceh, dan apakah faktor penghambat dan pendukung terhadap tindak pidana produksi pangan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris serta menerapkan dua bentuk metode pengumpulan data yaitu wawancara (interview) dan dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh BPOM Banda Aceh yaitu berdasarkan dari bukti hasil pengujian, prosesnya yaitu menyerahkan barang bukti kepada kejaksaan, pemusnahan barang bukti, pemberian sanksi administratif, faktor hambatan BPOM yaitu kurangnya penyidik, penyidik tidak banyak memiliki kewenanangan dalam penahanan, permintaan dari konsumen, produsen makan melakukan berulang, sedangkan faktor pendukung penyidik BPOM yaitu memiliki mobil laboraturium,pelaku kooperatif. Dari paparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penegakan hukum oleh penyidik BPOM masih belum optimal dan masih mempunyai hambatan