Ganti rugi terhadap nilai harga jual beli tanah pada pembangunan jalan tol di wilayah kecamatan kuta baro telah dilaksanakan,namun pada proses pelaksanaan tersebut terdapat sedikit kendala dikarenakan masih ada sebagian masyarakat diwilayah tersebut sampai dengan saat ini menolak nilai ganti rugi yang telah ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah dengan kententuan nilai harga yang telah di tetapkan masih terlalu rendah tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat setempat.berdasarkan permasalahan di atas maka penulis ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai bagaimana proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang terjadi di wilayah kecamatan kuta baro, adapun judul yang ingin penulis angkat pada sebuah penelitian ini analisis ganti rugi terhadap nilai harga jual beli tanah pada pembangunan jalan tol di wilayah kecamatan kuta baro(Studi analisis menurut perspektif fiqh muamalah dan hukum positif).jenispenelitian yang digunakan penelitian lapangan (kualitatif)yaitu memperoleh data dari penelitian lapangan tentang metode dari pihak panitia pengadaan tanah pada pembangunan jalan tol di wilayah kecamatan kuta baro,serta pengumpulan data dari pihak masyarakat yang menjadi dampak pada pembangunan jalan tol di wilayah tersebut.hasil penelitian yang telah di teliti menunjukkan bahwa pelaksanaan ganti rugi terhadap nilai harga jual beli tanah pada pembangunan jalan tol yang terdapat diwilayah kecamatan kuta baro, jika ditinjau menurut fiqh muamalah sudah relavan atau sudah sesuai dengan konsep muamalah.adapun kesesuaian tersebut terletak pada kesepakatan bersama antara pihak pembeli yaitu selaku pihak panitia pengadaan tanah,dan pihak penjual yaitu pihak masyarakat yang menerima nilai ganti rugi terhadap nilai harga jual beli tanah tersebut, dan proses pelaksaan tersebut sejauh daripada “hasil peneliti telusuri tidak ada unsur penipuan (gharar) pada proses pelaksaan ganti rugi tersebut. serta proses pelaksanaannya telah sejalan dengan ketentuan rukun-rukun serta syarat-syarat yang berlaku pada kegiatan bermumalah. dan menurut hukum positif ganti rugi terhadap nilai harga jual beli tanah pada pembangunan jalan tol di wilayah Kecamatan Kuta Baro juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang asas-asas dan tujuan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. dimana pihak panitia yang terlibat pada proses pelaksanaan pengadaan tanah pada pembangunan jalan tol di wilayah Kecamatan Kuta Baro telah memenuhi asas-asas yang berlaku diantaranya yakni asas kemanusian, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, dan kesepakatan”.