Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tanggapan negatif dari masyarak terhadap keberadaan dari lembaga wali nanggroe (LWN), yang dimana eksistensi lembaga wali nanggroe dipertanyakan manfaat dari lembaga tersebut. Sejak qanun lembaga wali nanggroe disahkan lembaga ini belum menunjukan esensinya, sehingga penulis mempertanyakan apakah ada polemik politik yang terjadi dalam implementasi lembaga wali nanggroe ?, dan bagaimana tantangan dalam implementasi lembaga wali nanggroe tersebut ?. penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik, pendekatan intitusional dan teori eksistensi, yang berfokus terhadap implementasi lembaga wali nanggroe yang berlandaskan qanun tentang lembaga wali nanggroe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitaif berupa wawancara dan dokumentasi. Setelah dianalisis hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya politisir baik itu internal maupun eksternal dalam pengambilan kebijak serta yang membuat lembaga tersebut belum berjalan sesuai dengan qanun juga disebabkan dari struktur organisasi yang belum terisi atau tidak lengkap. Dalam penelitian ini peneliti menyarakan harus adanya upgreding dalam struktur lembaga wali nanggroe, dan untuk meminimalisir politisir lebaga wali nanggroe harus meningkatkan komunnikasi baik dalam internal maupun eksternal.