Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan Tanah Untuk Bahan Material Batu Bata Pada Lahan Yang Disewakan (Studi Kasus di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara)

Sewa lahan untuk pembuatan material batu bata dan pembangunan pabrik batu bata merupakan salah satu aktifitas sewa menyewa yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, dimana sebagian masyarakat yang memiliki lahan tanah namun mempunyai kendala untuk menggarapnya. Sehingga mereka menyewakan lahannya untuk dijadikan objek sewa dalam pembuatan batu bata. Kenyataan ini bertentangan dengan hakikat sewa itu sendiri yaitu adanya kerusakan objek sewa (lahan) yang dilakukan oleh sebagian penyewa dan adanya jual beli atas manfaat suatu objek akad tanpa adanya pemindahan hak kepemilikan. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yaitu bagaimana konsep pelaksanaan akad sewa lahan untuk pembangunan pabrik batu bata dan bagaimana perspektif Fiqh Muamalah mengenai pelaksanaan akad sewa lahan untuk pembangunan pabrik batu bata dan tempat pembuatan material batu bata di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kenyataan yang terjadi dalam sewa lahan di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, sehingga tidak menimbulkan kerugian dan keraguan kepada salah satu pihak. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa akad sewa lahan untuk pembuatan material batu bata di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara ada dua macam pelaksanaan kegiatan yang terjadi. Pertama, akad sewa lahan untuk pembuatan material batu bata, penjemuran batu bata, dan sebagai tempat untuk proses pembakaran batu bata. Kedua, Kerusakan akibat adanya pembuatan material batu bata di atas lahan sewaan tersebut. Menurut perspektif Fiqh muamalah mengenai akad sewa lahan di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara terjadinya kerugian dari sebelah pihak akibat kerusakan tanah akibat adanya sewa menyewa tersebut. Di lihat dari syarat dan rukun sewa menyewa, praktik akad yang terjadi tidak melanggar ketentuan Fiqh Muamalah.