Keterlibatan YLBHI Banda Aceh dalam pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa pada kasus di atas secara optimal, tentu belum dapat dipastikan, hal ini mengingat berbagai permasalahan di antaranya minimnya pemahaman masyarakat terhadap aturan bantuan hukum yang baru ini juga berimplikasi pada persoalan koordinasi dalam pelayanan bantuan hukum selama proses hukum dijalankan. Akses terhadap program bantuan hukum dari YLBHI Banda Aceh bagi masyarakat masih terbatas terutama karena minimnya keberadaan organisasi pemberi bantuan hukum ditingkat kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh YLBHI Banda Aceh ditinjau dari UU RI No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan tinjauan hukum Islam terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh YLBHI Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa dintinjau menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh YLBHI Banda Aceh sudah dilaksanakan secara optimal baik ditinjau dari secara administratif bagi penerima bantuan hukum maupun yang berhubungan pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum. Ditinjauan menurut hukum Islam bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh YLBHI Banda Aceh tidak menyalahi hukum Islam. Hal ini dikarenakan keberadaan Advokat menurut Hukum Islam adalah orang yang berprofesi memberikan bantuan hukum, baik di dalam maupun luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang.