Pidana denda dipandang sebagai sanksi alternatif (alternative sanction) lebih penting daripada pidana pencabutan kemerdekaan, serta tak kalah efektif bagi orang-orang tertentu menurut keadaannya. Pidana denda sarat dengan
ternative goals atau alternative punishment. Karenanya menjadi wajar apabila dalam politik kriminal sanksi pidana denda menempati posisi yang strategis sebagai salah satu tulang punggung (sarana) untuk memberantas tindak pidana (jarimah). Hal demikian dapat dilihat secara signifikan maraknya penggunaan pidana denda sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang dilibatkan dalam mengatasi masalah-masalah delik-delik baru sebagai akibat pesatnya perkembangan ekonomi maupun teknologi canggih yang diatur dalam beberapa “undang-undang pidana khusus” atau perundangundangan pidana di luar KUHP (qanun).