Buku ini menyajikan tentang kiprah Baitul Mal di Aceh dalam mengelola harta dari barang bukti jarimah yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana seperti zina, khamar dan maisir. Setelah hakim menetapkan keputusan dan putusan tersebut inkrah, maka seluruh barang bukti yang memiliki nilai finansial dan telah diuangkan, maka selanjutnya diserahkan kepada pihak Baitul Mal untuk dikelola Berdasarkan ketentuan Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang kemudian direvisi dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2018tentang Baitul Mal memiliki legitimasi untuk mengelola harta ta’zir tersebut yang merupakan harta non halal untuk kepentingan umat. Penulis secara sampling mengambil beberapa Baitul Mal di Aceh sebagai lokasi penelitian dan menjelaskan tentang subtansi pembahasan yang merupakan variabel penting tentang pengelolaan harta non halal ini. Semoga buku ini dapat menambah pengetahuan pembaca tentang kinerja Baitul Mal di Aceh yang sangat berbeda dengan institusi-institusi lainnya di Indonesia yang mengelola harta agama