Kebijakan Pembangunan Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Di Gampong Pande Dalam Perspektif Gerakan Sosial Dan Mediator

Implementasi kebijakan proyek pembangunanInstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kota Banda Aceh menyebabkan konflik antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Masyarakat Sipil. Masyarakat sipil menolak proyek pembangunan IPAL dilanjutkan, sedangkan Pemerintah Kota Banda Aceh tetap berupaya melanjutkan proyek IPALdengan harapan mampu menuju kebijakan win-win solution. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika konflik proyek pembangunan IPAL dalam perspektif gerakan sosial serta perspektif mediator dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadibersifat konflik konstruktif, dimana masyarakat sipil menolak IPAL karena pelestarian situs cagar budaya serta mempertahankan wilayah administratif Gampong Pande yang awalnya dilakukan pembebasan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), namun dijadikan IPAL oleh Pemerintah. Berbagai upaya yang dilakukan masyarakat sipil tidak ditanggapi serius oleh Pemerintah, bahkan terjadi klaim bahwa masyarakat sipil setuju IPAL dilanjutkan karena memenuhi undangan rapat. Konflik proyek IPAL berpotensi melahirkan konflik destruktif, dimana masyarakat sipil akan melakukan penghadangan jika Proyek IPAL tetap dilanjutkan. Ombudsman RI Perwakilan Aceh memediasi konflik tersebut dan membuahkan kesepakatan untuk dilakukan Analisis Dampak Warisan Budaya (heritage impact assesment) serta perlu adanya edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat. Tidak lama setelah mediasi dilakukan, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh memberikan pernyataankepada awak media di lokasi proyek IPAL bahwa masyarakat yang menolak IPAL adalah yang tidak pernah ke lokasi IPAL, pernyataan ini disampaikan tanpa melibatkan masyarakat sipil. Proses mediasi, memang sudah dilakukan, namun dalam implementasinya terkesan tidak netral.