Pembebasan lahan merupakan suatu tindakan yang di ambil oleh pemerintah untuk berjalannya proyek pembangunan PLTA (pembangkit Listrik Tenaga Air) guna meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan bersama masyarakat Aceh Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses negosiasi dan penetapan harga tanah dan lingkungan fisik yang mempengaruhi tingkat harga tanah di Kecamatan Silih Nara di tinjau menurut konsep jual beli dalam Fiqh Muamalah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan harga tanah untuk pembebasan lahan PLTA di Kecamatan Silih Nara bervariasi tergantung kepada potensi lahan, kesetrategisan dan sarana prasarana menuju lahan tersebut. Adapun upaya pemerintah dalam melakukan pembebasan lahan tersebut dengan cara melakukan penyuluhan/sosialisasi, musyawarah serta pendekatan sosial kepada masyarakat untuk meminimalisir konflik yang akan terjadi. Untuk penetapan ganti rugi pembebasan lahan tersebut ditinjau terlebih dahulu oleh tim penaksir harga. Penetapan harga tanah untuk pembebasan lahan PLTA di Kecamatan Silih Nara telah sesuai dengan ketentuan Fiqh Muamalah dimana pemerintah menggunakan prinsip adil dalam penetapan harga tersebut sampai menemukan kata sepakat dari kedua belah pihak.