Penyelenggaraan pemerintahan yang baik seharusnya dilakukan dengan dasar yuridis yang jelas dan mampu menghadirkan maqāṣid al-syarī‘ah dalam penggunaan dana gampong. Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama bagaimana dasar yuridis swakelola dana gampong di Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada Kab. Bireuen, kedua, bagaimana kendala dan solusi penatalaksanaan swakelola dana gampong di Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada Kab. Bireuen, dan ketiga, bagaimana perspektif maqāṣid al-syarī‘ah terhadap penatalaksanaan swakelola dana gampong. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu mendiskripsikan dengan cara pengumpulan data dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian diperoleh bahwa pertama, dasar yuridis dan penatalaksanaan swakelola dana gampong di Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada Kab.Bireuen dilakukan berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018. Kedua, kendala penatalaksanaan swakelola dana gampong di Gampong tersebut yaitu minimya kecakapan aparatur gampong dalam menyusun, mengatur dan mengadakan pelaporan dalam proses pembangunan swakelola dana gampong dan solusi yang ingin dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan oleh tenaga ahli profesional secara konsisten dan menyeluruh. Ketiga, Swakelola dana gampong di Gampong Meunasah Alue Kec. Peudada Kab. Bireuen telah memenuhi prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Hal ini dianalisis dari aspek Al-ḍarūriyyah dengan adanya pembangunan meunasah, balai pengajian, sekolah, fasilitas MCK serta posyandu yang rutin dilaksanakan sebulan sekali. Aspek al-ḥājiyyah ditinjau dengan terbentuknya kelompok tani kreatif dan aspek al-taḥsīniyyah yaitu pembangunan lapangan olahraga dan organisasi kepemudaan karang taruna.