Perpindahan politisi dan pejabat publik dari satu parpol ke parpol lain hak ini dimungkinkan dan lazim di era reformasi demokrasi saat ini. Publik akan menilai persepsi terhadap para politisi dan pejabat tersebut dikarenakan alasan idealisme atau hanya sekadar pragmatisme. Menjelang Pemilu tahun 2024 sudah diwarnai oleh perpindahan kader partai ke partai lain. Fenomena ini seperti yang dilakukan oleh sejumlah partai yang ada di Aceh Selatam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena perpindahan partai yang dilakukan oleh politisi serta dampak dari perpindahan tersebut terhadap partai politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan para kader partai politik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Maraknya politisi pindah partai khususnya di kabupaten Aceh Selatan dilatarbelakangi oleh kepentingan akan kekuasaan dengan keterlibatan para kader dalam pencalonan pada pemilu, yang timbul dari pemahaman kader tersebut tentang fungsi partai politik sebagai kendaraan dalam mencapai kekuasaan. Perpindahan yang dilakukan oleh politisi dari satu partai kepartai yang lain, akan mempengaruhi institusi partai dengan terjadinya ketidakstabilan dalam perolehan suara, serta secara tidak langsung akan memicu reaksi publik berupa sentimen negatif dalam memandang partai politik dan akan berakibat pada melemahnya hubungan partai politik dengan pemilihnya. Lebih jauh, perpindahan partai juga akan memicu ketidakseimbangan dalam kontestasi politik dalam open list system akibat dari perubahan afiliasi pemilih yang lebih cenderung kepada kandidat disbanding partai politik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka disimpulkan bahwa fenomena perpindahan antar kader partai politik merupakan hal yang biasa dalam kondisi demokrasi karena partai politik pada era reformasi bukan lagi sebagai kekuatan ideologi namun sebagai alat kepentingan bagi para aktor politik.