Ithbāt Nikah Poligami Sirri dari Perspektif Sadd Al- Dharīʻah (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna).

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms.Bna di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh berisi tentang permohonan Ithbāt nikah poligami sirri dengan alasan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan membuat akta kelahiran anak. Permohonan tersebut pada kenyataannya telah melanggar prosedur administrasi, yang seharusnya perkawinan poligami terlebih dahulu mendapatkan izin poligami dari Mahkamah Syar’iyah. Namun putusan perkara tersebut telah di terima dan dikabulkan oleh hakim karena alasan bahwa pemohon telah mendapat izin dari isteri pertama, hanya saja tidak mendapat penetapan izin poligami melalui Lembaga Mahkamah Syar’iyah. Hal tersebut membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan Ithbāt nikah perkawinan poligami sirri ditinjau dari perspektif sadd al-dharīʻah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus pada putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, KHI dan Putusan Hakim. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum, pendapat para ahli hukum yang semuanya berkenaan dengan penelitian hukum Ithbāt dan perkawinan poligami sirri. dan bahan non-hukum yang diperlukan selain untuk menyempurnakan tulisan ini. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan peneliti adalah preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah pertama, karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut agama, serta adanya izin dari isteri pertamanya. Hakim menilai tidak ada yang menjadi penghalang untuk mengesahkan perkawinan tersebut menurut hukum Islam dan negara. Pertimbangan hakim tersebut merujuk kepada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan pada pasal 7 ayat 3 huruf (e); Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama; Kedua, pada tingkat kualitas kemafsadatan jika hakim menolak permohonan tersebut, akan menimbulkan efek kemafsadatan primer (ḍarūriyāt), sehingga efeknya pada tidak terjaminnnya hak istri dan anak dalam sebuah pernikahan. Analisis tersebut menguatkan putusan hakim yang telah berijtihad mengabulkan permohonan Ithbāt nikah perkara nomor
130/Pdt.G/2020/Ms.Bna demi menghindari mafsadat yang lebih besar dan untuk terwujudnya pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah. Sehingga putusan hakim dinilai mencerminkan rasa keadilan yang bersifat realistis.