Paradigma hukum kontemporer dan pengaruh perubahan budaya sudah merubah kedudukan perempuan yang sebelumnya identik dengan ranah domestik menjadi sudah berperan di ranah publik. Perempuan sudah mulai diberikan hak-hak yang setara dengan laki-laki untuk menduduki jabatan kekuasaan di pemerintahan, di antaranya kekuasaan yudikatif. Hanya saja, para ulama masih berbeda pendapat mengenai hak perempuan di kekuasaan yudikatif. Untuk itu penelitian ini secara khusus meneliti pendapat Yusuf Al-Qardhawi. Rumusan masalah yang diajukan ialah bagaimana pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang peran perempuan dalam kekuasaan yudikatif, serta bagaimana syarat-syaratnya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini bahwa menurut Yusuf Al-Qardhawi, perempuan berperan di dalam kekuasaan yudikatif. Yusuf Al-Qardhawi menerima perempuan pada yudikatif karena tidak ada nash menyatakan secara tegas larangan menduduki jabatan tersebut. Perempuan boleh menduduki jabatan hakim untuk memutuskan perkara perdata maupun pidana. Perempuan bisa menjadi menteri, hakim, atau pengawas umum. Pendapat al-Qardhawi ini relevan dengan konteks kekinian. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, syarat seorang perempuan menjadi anggota yudikatif adalah telah mencapai usia pantas atau matang untuk menduduki jabatan hakim, tidak dalam keadaan hamil dan idah dalam menjalankan tugasnya, tidak dalam masa training harus berpengalaman, sehat jasmani-rohani, anak-anaknya sudah dewasa, tidak mengabaikan hak-hak suami, ahli, berilmu, berakhlak, keberadaan perempuan menjadi hakim tersebut memang atas dasar dari permintaan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi si perempuan itu sendiri.