Kebijakan Sosial dalam Penanggulangan Banjir Berbasis Komunitas Di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya

Dalam sepuluh tahun terakhir bencana alam seperti longsor, gempa bumi, maupun banjir bandang masih banyak terjadi di beberapa kawasan yang ada di wilayah Aceh. Tercatat banjir yang melanda di beberapa Kabupaten dalam wilayah Provinsi Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Jaya dimana 3.736 jiwa terpapar banjir sejak dari tahun 2015 sampai saat ini. Wajar bila kemudian Kabupaten Aceh Jaya masuk dalam kawasan intensitas tinggi di saat bencana banjir. Mekanisme Penanganan banjir yang dilakukan selama ini masih terfokus pada aspek bantuan sosial, belum mampu menjadi kebijakan yang terintegrasi dalam penanganan banjir yang sering terjadi di Kecamatan Teunom. Penelitian ini bertujuan untuk melihat: Pertama, Bagaimana Penanggulangan Banjir di Kecamatan Teunom oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Kedua, Bagaimana Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) dalam Penanggulangan banjir. Ketiga, Bagaimana Kebijakan Sosial Penanggulangan banjir berbasis komunitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data dari wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme penanggulangan bencana banjir yang dilakukan dengan setting kebijakan yang terfokus pada tahapan pra bencana yang berupa adanya sosialisasi terkait bahaya banjir dan pembagian brosur bahaya banjir, saat bencana pemerintah dan masyarakat melakukan penanggulangan serta membantu masyarakat yang terdampak banjir, kemudian pasca bencana pemerintah dan masyarakat melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang difokuskan pada perbaikan bangunan yang rusak. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) dilakukan sebagai bentuk mitigasi struktural dan juga mitigasi non struktural yang berupa pemberitaan bencana banjir di desa-desa melalui pengumuman masjid, serta pembuatan pondasi rumah yang tinggi di kawasan rawan banjir. Kebijakan sosial penanggulangan banjir berupa penjaminan hak masyarakat dalam bentuk penyediaan tempat tinggal sementara serta pendataan kerugian material untuk mendapatkan bantuan pasca bencana.