Pelaku illegal fishing terus terjadi di peraian Aceh yang ditandai berbagai penangkapan kapal di wilayah perairan Aceh, padahal pemerintah sudah menetapkan sanksi pidana melalui UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan memberikan wawenang bagi Pangkalan PSDKP untuk merealisasikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pangkalan PSDKP Aceh dalam pencegahan illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Aceh dan peran Pangkalan PSDKP Aceh dalam pencegahan illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Aceh ditinjau berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penelitian ini menggunakan pedekatan yuridis sosiologis yang bersifat kualitatif dan jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diketahui bahwa peran Pangkalan PSDKP Aceh dalam pencegahan illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Aceh dilakukan dengan cara penerbitan surat izin operasi penangkapan ikan, mengadakan patroli dan pemeriksanaan kapal, pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) untuk kapal-kapal yang berukuran > 60 GT, melakukan verifikasi kapal, melakukan penyelidikan bagi kapal yang diduga melakukan tindak pidana dan melakukan pencegahan illegal fishing dengan mendidik masyarakat nelayan serta menerapkan sanksi hukuman terhadap pelaku illegal fishing. Peran Pangkalan PSDKP Aceh dalam pencegahan illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Aceh sudah sesuai dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan baik dari aspek pengelolaan, pengawasan, penyelidikan, pencegahan, penangkapan dan pemberian sanksi pidana bagi pelaku illegal fishing tersebut.