Penyusunan Qanun Gampong Pro Gender (Studi Kasus di Gampong Meunasah Moncut Kabupaten Aceh Besar)

Fatimahsyam, 0113127201 (2023) Penyusunan Qanun Gampong Pro Gender (Studi Kasus di Gampong Meunasah Moncut Kabupaten Aceh Besar). In: Penyusunan Qanun Gampong Pro Gender (Studi Kasus di Gampong Meunasah Moncut Kabupaten Aceh Besar). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

[thumbnail of Penyusunan Qanun Gampong Pro Gender (Studi Kasus di Gampong Meunasah Moncut Kabupaten Aceh Besar)] Text (Penyusunan Qanun Gampong Pro Gender (Studi Kasus di Gampong Meunasah Moncut Kabupaten Aceh Besar))
Fatimahsyam, SE. M.Si.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (5MB)

Abstract

Qanun gampong memiliki kedudukan tertinggi di gampong yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat gampong. Perempuan di gampong dihadapkan pada masalah rendahnya akses dalam penyusunan program dan kebijakan, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, fasilitas dan akses terhadap kesehatan reproduksi masih terbatas sehingga rumusan masalah penelitian adalah 1.Bagaimana latar belakang disusunya qanun gampong di Gampong Meunasah Moncut Kabupaten Aceh Besar dan 2 Bagaimana substansi qanun gampong yang mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat terutama perempuan di Gampong Meunasah Moncut Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian: 1. Mengidentifikasi latarbelakang penyususnan qanun gampong Meunasah Moncut 2, Mengidentifikasi substansi qanun yang mempu menjawab kebutuhan dan kepentingan perempuan di Gampong Meunasah Moncut. Lokasi penelitian di Gampong Meunasah Moncut Aceh Besar adalah wilayah terkena dampak gempa dan tsunami 26 Desember 2004 dan telah menjalankan berbagai program pemberdayaan masyaraka. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data dengan : wawancara, Observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian adalah : Latarbekang disusunya qanun gampong untuk memastikan reusam gampong tidak hilang dalam ingatan masyarakat dan mencegah masyarkat main hakim sendiri pada pelaku kasus khalwat, substnasi qanun mengakomodir kebutuhan dan hak-hak perempuan dengan dirumuskannya mekanisme penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dan adanya rumusan tentang pemberdayaan perempuan.

Item Type: Book Section
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X6 Sosial dan Budaya
200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X6 Sosial dan Budaya > 2X6.1 Masyarakat Islam
Divisions: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat > S1 Sosiologi Agama
Depositing User: Puslitpen Ar-Raniry
Date Deposited: 07 Nov 2023 08:03
Last Modified: 07 Nov 2023 08:03
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31376

Actions (login required)

View Item
View Item