Salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi secara efektif menyalurkan pembiayaan modal usaha adalah Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera. Lembaga ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional dan praktik LKS agar tetap berpegang teguh kepada prinsip syariah. Penelitian ini mengkaji tentang pembiayaan murabahah dan melihat sejauh mana pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Konsumen Syariah Mitra Niaga Sejahtera. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pembiayaan murabahah dan bentuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap mekanisme pembiayaan tersebut, serta bagaimana pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada pembiayaan murabahah di koperasi tersebut berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN MUI. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menghasilkan data berupa analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara di lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa mekanisme awal untuk menjadi anggota/calon anggota pembiayaan murabahah yaitu dengan mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha murabahah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, memastikan bahwa pembiayaan murabahah sesuai sasaran, melakukan pemeriksaan rukun-rukun seperti akad, pihak yang bertransaksi, objek, tujuan dan manfaat pembiayaan tersebut. Pengawasan yang dilakukan DPS terhadap pembiayaan murabahah adalah melakukan kunjungan ke koperasi untuk pemeriksaan kebenaran akad, objek serta bukti-bukti akurat, dan memastikan prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) agar sesuai dengan aturan syariah. Praktik pengawasan yang dilakukan DPS terhadap pembiayaan murabahah pada koperasi ini telah sesuai dengan mekanisme pengawasan yang berlaku karena menilai segala bentuk praktik yang dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku dan ditetapkan oleh DSN sebagai acuan.