Reorientasi Pengembangan PTKIN Dalam Peningkatan Kompetensi Dosen Berbasis UU No 14 Tahun 2005 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Studi mengenai kompetensi dosen di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang intervensi Negara dalam pendidikan. Hegemoni negara terjadi dalam bentuk formalisasi regulasi yang mengatur tentang peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen. Penelitian memperlihatkan bahwa kehadiran Undang-Undang No. 14 tahun 2005 dan PP no. 37 tahun 2009 telah dijadikan sebagai pijakan yuridis implementatif untuk mendorong terjadinya peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen pada Perguruan Tinggi Keagaman Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia secara umum, dan di UIN Ar-Raniry dan UIN Bandung secara khusus. Model penelitian kombinasi kualitatif-kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, observasi, wawancara mendalam dan angket. Penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan kompetensi dosen di dua PTKIN sejalan dan tidak bertentangan dengan sistem pendidikan nasional dan sekaligus menguatkan isi dari UU No. 14 tahun 2005 dan PP. No. 37 tahun 2009. Kualifikasi akademik dosen di kedua PTKIN telah sesuai dengan regulasi undang- undang, sehingga kondisi objektif kekinian pada ke dua universitas tidak ditemukan lagi dosen yang berijazah S1, secara umum telah berijazah S2 dan S3. Sementara pada aspek kompetensi Dosen di kedua PTKIN mengalami peningkatan dari sebelumnya, namun masih ditemukan proses implementasi regulasi yang belum maksimal dirasakan oleh para dosen. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen secara baik dan maksimal, memberi pengaruh secara signifikan kepada para dosen PTKIN dalam peningkatan kinerja, profesionalitas dan kualitas layanan akademik bagi mahasiswa. Konsekuensi logis ini memberi dampak posistif terhadap transformasi pendidikan di lingkungan PTKIN pasca Covid 19, dimana proses pembelajaran dan layanan akademik dapat berjalan secara daring berbasis teknologi informasi.