Peran Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Pertikaian Antar Pemuda Menurut Prinsip Siyāsah Qaḍā’iyyah (Studi Kasus di Gampong Air Pinang Kecamatan Tapaktuan dan Gampong Mata Ie Kecamatan Pasie Raja)

Peran lembaga adat di Aceh pada dasarnya telah ditetapkan untuk semua tingkat wilayah, mulai di tingkat provinsi sampai tingkat paling bawah yaitu mukim dan Gampong. Lembaga adat tingkat mukim dan gampong mempunyai peran penting dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat termasuk pertikaian antar pemuda di tengah masyarakat. Sebab keberadaan hukum adat di Aceh pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari adanya kekhususan dan keistimewaan yang diterima bangsa Aceh di dalam upaya menerapkan hukum Islam di satu sisi dan hukum adat di sisi lain. Penelitian ini bertujuan mendalami dan menganalisis peran lembaga adat dalam menyelesaikan pertikaian dan tinjauannya dari prinsip siyāsah qaḍā’iyyah. Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (historical approach), adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan peran lembaga adat dalam penyelesaian pertikaian pemuda Gampong Air Pinang dan Gampong Mata Ie dilakukan melalui dua tahap. Pertama pada tingkat gampong, lembaga adat baik tidak mendapatkan titik temu dalam memilih dan menentukan jenis sanksi yang dibebankan kepada masing-masing desa. Kedua pada tingkat kabupaten, pemerintah daerah melalui Sekretaris Daerah berupaya menjadi mediator dalam menyelesaikan kasus pertikaian yang bekerja sama MAA masing-masing gampong, dihadiri pula oleh tokoh masyarakat dan pemuda masing-masing gampong. Kedua pihak sepakat berdamai dengan denda yang dibayarkan oleh pemerintah terhadap kerusakan yang dialami oleh masyarakat, serta denda berupa 1 ekor kerbau diberikan oleh pemerintah daerah. Dilihat dalam konteks siyāsah qaḍā’iyyah al-syar’iyah, penyelesaian pertikaian antara kedua pemuda tersebut dengan melibatkan peran lembaga adat (MAA) dan pemerintah daerah sudah sesuai dengan konsep penyelesaian kasus dalam Islam.