Ketentuan Yuridis dan Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaku Ekonomi Marjinal (Studi tentang Penggusuran terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh dan Yogyakarta)

Pihak pedagang kaki lima sebagai bagian dari bangsa Indonesia berhak memperoleh kesempatan untuk berusaha dan memperoleh pendapatan dari usaha yang dijalankannya. Namun hampir di seluruh daerah, PKL ini selalu diberantas dan dicegah keberadaannya karena dianggap sebagai biang kesemrautan fasilitas publik baik median jalan, trotoar dan badan sempadan jalan, serta berbagai fasilitas publik lainnya seperti taman, alun- alun dan berbagai tempat publik lainnya terutama di pusat pasar sehingga menimbulkan banyak dilema bagi masyarakat umum termasuk di Banda Aceh, sehingga keberadaan PKL ini diberantas oleh pemda setempat dan diatur dalam ketentuan yuridis sehingga aparatur pemerintahan punya dasar legitimasi untuk menggusur, memberantas dan menindak pedagang kaki lima. Namun di Yogyakarta, PKL diperlakukan sebaliknya, bahkan di kota gudeg ini, PKL menjadi andalan pariwisata karena produk dagang mereka lebih murah. Rumusan masalah penelitia ini: Mengapa pemerintah kota Banda Aceh tidak mampu menangani dan menata dengan baik zona dan peruntukan lahan untuk pedagang kaki lima sebagai lokasi dagangannya? Bagaimana kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan Yogyakarta terhadap pedagang kaki lima untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan finansial? Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap tindakan aparat pemerintah yang melarang, menggusur, menyita dan mengrusakkan objek pedagang kaki lima? Metode penelitian yang digunakan berbentuk deskriptif analisis dengan pengumpulan data dengan cara interview dan data dokumentasi. Hasil penelitian dan analisis data bahwa PKL di Banda Aceh mendapat perlakuan yang sangat berbeda dengan di Kota Yogyakarta, karena PKL masih dianggap baing yang menyebabkan ketidateraturan dan tidak mengindahkan ketentuan tata ruang, sehingga keberadaannya harus diantsipasi sedini mungkin terutama PKL yang menggelar dagangan di trotoar, di pasar dan di beberapa tempat lainnya. Sedangkan PKL di Yogya sudah menjadi ikon pariwisata. PKL diidentikkan dengan barang dagangan murah dan berkualitas dan juga iv keramahan pelayanan untuk konsumennya sehingga keberadaan PKL di kota Yogya turut diatur pemerntah agar tetap tertib hukum dan mengikuti segala ketentuan yang ditetapkan sehingga PKL menjadi pedagang yang mandiri bahkan meningkat derajat perekonomiannya menjadi pelaku ekonomi menengah ke atas. Dalam Islam pemnafaatan kekayaan yang merupakan ranah milk al-daulah ini sangat relatif. Pemerintah sebagai pemilik tanah tersebut dapat mengalokasikan untuk kepentingan masyarakatnya maupun permanen sehingga dengan pengalokasian tersebut dapat membuat masyarakat semakin sejahtera secara ekonomi.