Hubungan sosial kerja antara buruh pabrik perkebunan sawit di Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) dengan PT. Kasama Ganda awalnya cukup baik, dua pihak saling memenuhi tanggung jawab, namun hubungan tersebut beralih kepada konflik karena perusahaan PDKS mengambil alih pengelolaan perkebunan sawit. Di sini, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana hubungan sosial kerja buruh dengan perusahaan pasca pemerintah mengambil alih perusahaan? Dan Bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah melalui PDKS terhadap pekerja pabrik dalam menanggulangi hubungan kerja di perkebunan sawit pasca pengelolaan PT Kasama Ganda? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan sosial kerja antara buruh pabrik dengan perusahaan PT. Kasama Ganda awalnya bersifat mutualis atau saling menguntungkan. Namun demikian hubungan keduanya mengalami masalah pasca pemerintah mengambil alih status perusahaan dari PT. Kasama Ganda. PT. Kasama Ganda terbukti secara sah telah melakukan wanprestasi, sehingga tidak membayar gaji buruh. Hubungan buruh pabrik dengan pihak perusahaan PT. Kasama Ganda pasca pemerintah mengambil alih perusahaan menjadi hubungan sosial kerja yang bersifat konflik (conflict relation). Langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk memunculkan relasi positif antara masyarakat khususnya buruh dengan perusahaan PDKS ialah mengambil alih perusahaan. Langkah ini kemudian tidak ditindak lanjuti, sebab menunggu pemerintah di dalam memanajemen ulang pengelolaannya, termasuk di dalamnya penganggaran, perekrutan pekerja lama dan baru, dan upaya-upaya lainnya.