Penegakan hukum tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi mengacu pada UU No 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman lima tahun penjara dan denda seratus juta rupiah. Namun dalam putusan No. 242/Pid.B/LH/2021/PN.Bna hakim hanya menjatuhkan pidana delapan bulan penjara dan denda sepuluh juta rupiah. Maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap putusan perkara tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi Nomor 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna menurut Undang Undang No 5 Tahun 1990 (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi pada putusan Nomor : 242/Pid.B/LH/2021/PN Bna (3) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan menurut hukum Islam. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pendekatan hukum normatif empiris. Dari penelitian ini tampak bahwa penegakan hukum dalam putusan No 242/Pid.B/LH/2021/PN.Bna sangat ringan dengan pidana delapan bulan penjara dan denda sepuluh juta rupiah. Hakim mempertimbangkan terdakwa menyesali perbuatannya dan mempertimbangkan secara nurani anak-anak terdakwa masih kecil. Menurut hukum Islam tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi termasuk kategori jarimah ta’zir. Dalam hal ini menurut penulis tedapat kekeliruan hakim dengan pertimbangan yuridis hanya menjatuhkan pidana delapan bulan penjara dan denda sepuluh juta rupiah.