Qanun gampong dapat dikatakan sebagai aturan-aturan gampong yang dibuat dan disepakati bersama oleh para masyarakat gampong. Guna terwujudnya kehidupan yang harmonis dalam bermasyarakat di desa meurandeh, maka perangkat desa membentuk dan memodifikasi hukum adat yaitu “Qanun gampong”,yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat dalam desa dan juga mengatur tentang hewan ternak yang memasuki sawah dan lahan perkebunan warga desa. Qanun yang telah disahkan oleh keuchik dan ketua Tuha Peuet gampong merandeh langsung diberlakukan digampong tersebut. Pada Hakikatnya salah satu wujud diberlakukan qanun ini adalah untuk menimbulkan efek jera kepada masyarakat yang melanggar qanun, sehingga pelanggar tidak mengulangi perbuatannya dan warga lain tidak menirunya. Akan tetapi setelah diberlakukannya qanun ini masyarakat Gampong Meurandeh masih banyak yang melanggar, bahkan masih ada hewan ternak milik warga yang dilepaskan begitu saja sehingga memasuki persawahan dan bahkan merusak perkebunan warga lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pasal 7 Qanun Gampong Meurandeh tentang ketentuan pemeliharaan hewan ternak dan melihat bagaiman tinjauan fiqih jinayah terhadap implementasi Qanun Gampong Meurandeh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan atau menguraikan prosedur penyelesaian sengketa hewan ternak oleh lembaga adat gampong. Hasil penelitian ini bahwa penerapan Qanun Gampong Meurandeh Tahun
2016 pasal 7 masih belum terlaksanakan seperti yang sudah tertulis. Masih banyak masyarakat Gampong Meurandeh yang melanggar qanun, bahkan masyarakat tidak merasa takut dengan adanya sanksi-sanksi yang telah ditetapkan didalam qanun. Hal ini disebabkan salah satunya oleh perselisihan atau setiap sengketa selalu merujuk kepada perdamaian, padahal pasal 7 Qanun Gampong Meurandeh juga sudah sesuai dengan hukum islam.