Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Penyelidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Bireuen)

Problematika terbesar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini ialah terkait pengembalian aset hasil dari tindak pidana korupsi terdapat ketidakseimbangan antara kerugian negara dengan pengembaliannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum pengembalian kerugian keuangan Negara pada tahap penyelidikan dalam perkara tindak pidana korupsi pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bireuen dan juga mengetahui kepentingan penghentian penyelidikan kasus tindak pidana korupsi atas adanya pengembalian kerugian keuangan negara menurut konsep pengelolaan kekayaan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pengumpulan data melalui studi dokumen, observasi, wawancara dan dokumentasi berupa audio serta visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum pengembalian kerugian keuangan negara pada tahap penyelidikan atas tindak pidana korupsi yang terjadi pada wilayah Kejaksaan Negeri Bireuen merujuk pada Pasal 35 ayat 1 UU No. 17 tahun 2003, Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B1113/F/Fd.1/05/2010 dan Surat Jampidsus Nomor 765/F/Fd.1/04/2018. Menurut konsep pengelolaan kekayaan dalam Islam kepentingan penghentian penyelidikan kasus tindak pidana korupsi atas adanya pengembalian kerugian keuangan negara disebut sebagai Maslahah Mursalah dalam menjaga harta, yaitu berdasarkan atas biaya penanganan perkara korupsi yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai kerugian negara terhadap perkara tersebut. dan jika dilanjutkan dapat menimbulkan ketidak efisiensian anggaran.