Pelaku usaha mikro kecil dan menengah merupakan pelaku usaha yang mendapatkan perhatian pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Kota Banda Aceh, usaha mikro tersebut juga memberikan dampak strategis terhadap perkembangan perekonomian Nasional dan Internasional baik melalui peningkatan pendapatan daerah maupun tersedianya lapangan kerja baru. Pemerintah memberikan perhatian melalui pemberian modal usaha pada pelaku usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan Walikota Banda Aceh. Namun kebijakan ini dinilai belum terlaksana secara transparan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transparansi pemberian bantuan pada pelaku usaha mikro oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah kualititif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pemerintah telah memberikan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh. Pelaksanaannya sudah transparan, pemberian bantuan ditunjukkan dengan adanya website resmi Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan yang menyajikan informasi, pengumuman dan pelaksanaan terkait BPUM. Dinas juga memberikan pendampingan bagi pelaku usaha yang belum memahami penggunaan teknologi agar tidak tertinggal informasi yang disajikan di website Dinas.